ALORAWE yang tidak terkenal itu sontak menghentak dan menggugat. Menggugat kebijakan sinterklas yang ditempuh pemerintah dengan rasa bangga selama ini melalui program beras untuk keluarga miskin (raskin) dan bantuan langsung tunai (BLT).

Alorawe sekadar berita kecil harian ini edisi 4 Juni 2009. Berita yang mungkin tak sempat dikecapi isinya oleh tuan dan puan. Berita itu tak memiliki daya ledak tinggi di tengah hingar-bingar pesta politik jelang pemilu presiden-wakil presiden.

Sayang betul jika tuan tak sempat membaca kisah Alorawe. Warta kecil itu sungguh menikam jantung Flobamora yang sedang gairah bergerak kembali ke pangan lokal. Alorawe menggegerkan penghuni rumah Flobamora, betapa kita telah jauh tersesat. Tersesat hingga tak sadar telah berada di bibir jurang kerapuhan!

Beta kisahkan ulang tentang Alorawe kepada tuan dan puan. Alorawe itu nama sebuah desa di Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Warga desa itu yang masuk daftar penerima raskin rela berhari-hari 'menginap' di pinggir jalan menunggu truk Bulog yang biasa mengantar raksin untuk mereka. Penantian mereka selama empat hari pada akhir Mei 2009 berakhir dengan kekecewaan karena truk Bulog yang ditunggu tak kunjung tiba.

Kenyataan itu direspons Kepala Desa Alorawe dengan cara melaporkan kepada atasannya, Camat Boawae, Emanuel Ndun. Camat tidak mengingkari peristiwa itu. Dia menjelaskan, Desa Alorawe merupakan salah satu desa terpencil di wilayah Kecamatan Boawae. Lokasi desa itu terisolir karena belum ada jalan raya ke sana. Satu-satunya cara mencapai Alorawe dengan jalan kaki.

"Untuk sampai ke desa itu harus menempuh perjalanan sulit, jalan kaki naik turun gunung selama satu jam lebih. Kendaraan roda dua dan roda empat belum bisa sampai ke Alorawe," kata Emanuel Ndun yang ditemui wartawan 1 Juni 2009 lalu. Menurut Ndun, kendala transportasi itu tidak menjadi alasan bagi Bulog untuk mengabaikan warga Desa Alorawe yang berhak mendapat raskin.

Bulog tetap memenuhi kewajibannya tetapi hanya bisa mengantar beras sampai ke pinggir jalan raya yang telah disepakati dengan warga dan aparat pemerintahan Desa Alorawe. Jika tiba jadwal pembagian raskin, masyarakat Alorawe ramai-ramai turun gunung dan menunggu di titik ruas jalan yang telah disepakati tersebut.

Nah, ketika tiba jadwal penyaluran raskin bulan Mei 2009, mereka kembali menunggu di ruas jalan itu namun raskin belum datang jua. Mereka kecewa! Sebagai camat, Emanuel Ndun berharap Bulog tepat waktu menyalurkan raskin kepada warga Desa Alorawe. "Bayangkan kalau warga desa menunggu di pinggir jalan selama berhari- hari untuk mendapat raskin. Wajar jika masyarakat kecewa karena telah membuang waktu dan pekerjaan berhari-hari," demikian Ndun. Beta yakin Bulog pasti memenuhi kewajibannya. Mungkin ketika tuan dan puan membaca tulisan ini, masyarakat Alorawe bahkan telah menerima hak mereka.
***

TEMANKU, seorang anggota DPRD yang mengenal dekat masyarakat Alorawe memberi catatan menarik. Menurut dia, meski terpencil warga Alorawe adalah masyarakat mandiri. Mereka punya pangan lokal yang cukup, punya ternak, tinggal di tepi sungai yang kaya ikan dan udang. Warga Alorawe terkenal sebagai pemburu tradisional yang piawai. Jarang terdengar warta kurang gizi dari sana. "Nah kalau sekarang mereka tergantung BLT dan raskin, mereka kena penyakit ketergantungan. Ini fenomena aneh dan mengkhawatirkan," kata sobatku itu.

Beta setuju dengan pandangan itu. Alorawe dalam kisah ini sekadar contoh kasus. Kiranya banyak kejadian serupa di daerah lain NTT. Masyarakat kita yang dulu mandiri telah terjangkit "penyakit" ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar. Program pemerintah seperti BLT dan raskin menyempurnakan ketergantungan itu. Dan, pangan telah dimengerti sekadar beras. Identik dengan beras! Makan tanpa nasi dianggap belum makan.

Kecuali beberapa daerah lahan basah yang subur seperti Sumba bagian barat, Flores barat, pesisir utara Flores serta beberapa kawasan di Pulau Timor, makanan pokok mayoritas rakyat NTT bukan beras. Sumber pangan utama rakyat NTT yang 70 persen wilayahnya merupakan lahan kering adalah jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Untuk kebutuhan sehari-hari mestinya mereka dapat menyediakan pangan lokal itu dengan memanfaatkan lahan pertanian yang ada.

Mengapa tidak terjadi? Kenapa warga Alorawe yang terkenal mandiri itu, misalnya, rela menanti raskin berhari-hari di pinggir jalan? Harap maklum. Bertahun-tahun NTT "dipaksa" secara sistemik untuk bergantung pada beras. NTT diciptakan menjadi pasar beras yang menguntungkan daerah kaya beras. Sembilan puluh persen beras yang dikonsumsi warga NTT didatangkan dari luar propinsi. Belum terlihat keberanian untuk menolak atau membatasi pasokan dari luar agar pangan lokal kembali mendapat tempat terhormat di kampung sendiri. Program sinterklas memang tumbuh subur dan berbiak girang di beranda Flobamora. Rasa malu disebut miskin kini hampir tidak ada lagi!

Pekan lalu kita kembali mendengar berita klasik. Dalam tahun 2009, Propinsi NTT mengalami defisit beras 139 ribu ton. Kekurangan itu akibat gagal panen, hama dan bencana alam. Tapi bersamaan itu tersiar warta gembira yang juga klasik. Tahun ini NTT surplus jagung 357 ribu ton, umbi-umbian 180 ribu ton dan kacang-kacangan 10 ribu ton. NTT surplus pangan non-beras, lalu mengapa rakyat tidur di tepi jalan berhari-hari menanti beras berlabel raskin? Tekad menuju "propinsi jagung dan propinsi koperasi" mestinya tidak sekadar omong-omong lagi. Kini saatnya aksi, aksi dan aksi bung! (dionbata@poskupang.co.id)