Yang tidak, menggulirkan pelbagai alasan, antara lain, UN memicu disorientasi di sekolah atau hanya ranah kognitif yang diukur. Pun para pengeritik melihatnya karena masalah biaya, bahkan ada yang mengaitkannya dengan otonomi pendidikan dan sentralisasi. UN dianggap sangat sentralistis. Mungkin juga ada yang mengeritik  penyelenggaraannya tidak berkualitas. Para guru, bahkan hampir di semua sekolah, kerap menjadi 'tim sukses' agar siswanya lulus 100 persen. Supaya sekolah dianggap berkualitas.

Biaya UN pun besar. Karena yang dibayar tidak hanya penyelenggara yang langsung bekerja untuk itu. Karena dianggap proyek, maka semua harus kebagian, dari atas sampai ke bawah. UN di daerah melibatkan kanwil dan jajarannya, dan untuk itu harus dibayar dengan sejumlah uang yang disebut honor.  Meski demikian Depdiknas masih mempertahankannya karena belum ada cara lain sebagai penggantinya.

Bagaimana dengan UMPTN. Lika-likunya sama dengan UN. Melibatkan semua rektor, melakukan rapat berkali-kali dan berpindah-pindah, yang tentu saja membuat biaya besar. Dari jumlah uang UMPTN yang dibayar calon peserta ujian, separuhnya harus dikirim ke Panitia Pusat untuk segala macamnya, termasuk pemeriksaan di Puskom UI. Dan, sebagaimana biasanya, yang atas menerima jauh lebih besar dari penyelenggara langsung di lapangan.

Lalu, apa kelebihan UMPTN untuk menyaring calon mahasiswa yang berkualitas dan berbobot?  Ujian diperiksa secara sentral di Jakarta, sehingga hasilnya dipastikan dapat dipercaya secara nasional. Daftar peserta ujian disusun berdasar nilai yang diperolehnya, sesuai dengan program studi yang dipilihnya, mulai dari urutan terbaik untuk program studi yang dipilih. Keuntungan lain adalah kemudahan peserta untuk memilih program studi di mana saja di Indonesia. Bayangkan biaya yang diperlukan orangtua kalau orang dari NTT harus pergi ke Bandung untuk masuk ITB. Bayangkan betapa susahnya orang dahulu pergi sekolah ke Jawa tanpa kepastian untuk diterima atau tidak.

Dengan sistem UMPTN akan terjadi juga pembauran mahasiswa, saling tukar antar daerah dan propinsi, yang mungkin saja dapat mempererat kesatuan bangsa. Dalam sistem UMPTN dimungkinkan pula ada subsidi silang, universitas yang calonnya tidak banyak akan mendapat keringanan. Misalnya, biaya rapat koordinasi dibayar panitia pusat. Keuntungan lain  untuk menghindari katabelece, permintaan khusus dari pejabat yang susah untuk ditolak rektor kalau ujian dilaksanakan sendiri.  Jadi, walaupun sudah ada ketentuan dari Dirjen Dikti bahwa setiap universitas dapat menyelenggarakan tes masuk sendiri, PTN masih saja sepakat untuk bekerja bersama-sama. Bagi masyarakat yang akan membiayai peserta ujian, apa pun alasan tentu tidak masalah. Hanya karena banyak calon berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomis memasalahkan biaya ujian yang tinggi. Untuk inilah perlu dicari jalan keluar. Misalnya, apakah biaya rapat dapat ditekan dengan jalan mengurangi rapat-rapat, tidak membawa rapat ke tempat yang jauh dari Jakarta sehingga tidak terkesan bukan sebagai rapat kerja tetapi rapat wisata. Pokoknya masyarakat tidak mengharapkan naiknya biaya UMPTN walaupun segala-galanya telah naik sekarang.

Barangkali sudah waktunya Depdiknas (walaupun dalam era otonomi) memulai memikirkan membuat satu sistem ujian yang dapat dipercayai mutunya, seperti TOEFL untuk kemampuan bahasa Inggris. Mungkin saja penyelenggaranya badan khusus yang otonom di Depdiknas, bukan sebagai panitia ad hoc dalam penyelenggaraan UN dan UMPTN. Mungkin dapat diatur untuk tidak dilakukan massal seperti sekarang, dan tidak pada waktu yang sama. Mungkin ujian ini tidak harus dilakukan pada akhir cawu tiga, dapat juga sebelumnya. Ini tentu dilakukan dengan perombakan total. Misalnya, apakah yang diuji jumlah pengetahuan siap siswa/calon atau prinsip-prinsip dasar dari ilmunya, dan apakah juga akan menguji kemampuan untuk berkembang calon yang dapat dilakukan melalui tes potensi akademik (TPA) yang sebenarnya lebih penting bagi calon mahasiswa atau penerima kerja, apakah yang diuji hanya apa yang dihafalkan saja atau juga kemampuan berpikir dan memecahkan masalah oleh siswa/calon. *

Ide untuk menghilangakn Katebelece ini sangat bagus, bukan saja demi mutu PTN tetapi mutu kemanusiaan terutama kita di NTT ini. Tapi, sayangnya hal ini susah di realisasikan. Liaht saja hasil jalur PMDK.Ada pengalaman nyata begini: Si A dan si B berasal dari sekolah yang sama. Si nilai 8.5, si B nilai 8. Keduanya memilih jurusan yang sama. Si A mengandalkan nilai nilai 8.5, si B selain nilai 8 orang tuanya menyempatkan diri bertemu petugas yang datang ke daerha unutk mengambil berkas. ketika pengumuman kelaur si A ( dengan nilai8.5) tidak diterima, Si B (nilai 8) diterima. Ini ada apa?? mengingat keduanya memilih jurusan yang sama. apa tidak mungkin kalau hal hal seperti pengurusan berkas dikirim melaui pos dan pihak PTN dan orang tua dilarang mengadakan komunikasi sehubungan dengan PMDK. Tentang TOEFL adalah satu ide yang brilian, mengingat mutu pendikan dewasa ini bukan saja menyangkut standar nasional tetapi juga menyangkut standar internasional. kalau tahu bahasa inggriskan mahasiswa lebih mudah proses belajarnya, misalnya ketiak tulis skripsi bisa mencari data berbahasa Inggris di internet, bukan sekedar kutip buku hasil terjemahan. Hidup Pos Kupang yang mencitacitakan hilangnya katebelece. Harap jangan ada katebelece di Fakultas Kedokteran di NTT, agar kita memilikiki dokter dokter yang berbakat dimasa depan.