"Saya menilai, sikapnya sudah tidak menghargai rakyat, lembaga mitra, juga DPR RI, dan semakin arogan," tandasnya di Jakarta, Kamis (2/7/2009).
Tjahjo menunjuk ketidakpedulian KPU atas sorotan masyarakat mengenai sejumlah indikasi tindak pidana pemilu, seperti pejabat BUMN menjadi Tim Sukses Capres, hingga masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tak kunjung selesai.
Para anggota KPU itu, katanya, sepertinya tidak merasa bersalah dan selalu saja bertopeng di balik peraturan.
"Apakah mereka sudah tidak sadar berperilaku, atau memang sudah menjadi bagian konspirasi kepentingan tertentu," tanya pimpinan Tim Sukses Megawati-Prabowo ini.
Anggota Komisi I DPR RI itu kemudian menunjuk upaya sistematik mencurangi pemilu, baik itu dilakukan secara sadar atau tidak langsung.
"Misalnya, adanya temuan 49 juta pemilih yang tidak masuk DPT. Bagi kami, ini jelas terindikasi kerja sistematik untuk memenangkan SBY. Yakni, dengan cara tidak mendaftar mereka yang diduga pendukung Capres-Cawapres lain, apakah itu JK-Wiranto maupun Mega-Prabowo," ungkapnya.
Tjahjo Kumolo kemudian menunjuk kasus spanduk sosialisasi pilpres oleh KPU yang dinilai telah mengarahkan warga mencontreng capres tertentu.
"Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparatnya harus serius mengusut ini. Begitu pula aparat penegak hukum pendukung Pemilu bersih dan demokratis mesti tidak menganggap ini sebuah kecelakaan akibat ketidaksengajaan," tegasnya. (ANTARA)
Cetak
Email