MAUMERE, PK -- Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Sikka menyikapi masalah penyakit demam berdarah dengue (DBD) secara serius. Mereka juga meminta dan mendesak Dinkes Sikka agar bertindak lebih dini untuk menghindari korban jiwa.

Demikian disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sikka, Made Gryastuti Tirta, ST, dan Wakil Ketua Fraksi Gabungan Pembaharuan, Suaib di Maumere, Minggu (7/2/2010). Keduanya dimintai tanggapan mereka tentang kasus DBD di Sikka yang terus meningkat dalam kurun waktu Januari-Februari 2010. Made menegaskan, hanya dalam kurun waktu dua bulan, DBD sudah memakan korban sebanyak enam orang. Karena itu, sudah seharusnya Dinkes dapat menetapkan kasus ini sebagai Kasus Luar Biasa (KLB).

Untuk itu, kata Made, guna mengatasi KLB ini Dinkes Sikka harus proaktif untuk menggandeng berbagai elemen masyarakat yang ada di tingkat dasar guna melakukan langkah-langkah penanganan yang konstruktif dan tepat sasaran sehingga bisa menghindari jatuhnya korban jiwa berikutnya.

"Bagi saya ini sudah merupakan KLB, karena sudah enam nyawa masyarakat Kabupaten Sikka yang hilang karena DBD hanya dalam kurun waktu dua bulan. Dengan demikian, Dinkes harus dapat bergerak cepat untuk mengatasinya. Guna memaksimalkan itu, Dinkes harus dapat menggandeng para camat, lurah, maupun tokoh masyarakat di tingkat bawah, sehingga apa yang disampaikan kepada masyarakat dapat langsung menyentuh pada pokok permasalahannya dan dapat menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak lagi," tegas Made.

Menurut Made, selain melakukan tindakan penanganan serius untuk kasus ini, ke depan kejadian ini harus bisa menjadi pelajaran bagi Dinkes untuk dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan secara periodik dan merata di 21 kecamatan di Kabupaten Sikka. Karena sesungguhnya semua daerah memiliki peluang untuk terkena wabah DBD.

"Dinkes harus bisa belajar dari kasus ini sehingga ke depan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan lebih dini dengan melakukan fogging (pengasapan) maupun sosialisasi tentang budaya hidup sehat kepada masyarakat secara berkelanjutan," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Gabungan Pembaharuan, yang duduk di komisi B dan membidangi kesejahteraan masyarakat, Suaib, mengaku sangat prihatin dengan kasus DBD yang semakin meningkat di Kabupaten Sikka. Karena itu, Suaib menegaskan, walau berada dalam keterdesakan waktu untuk membahas penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam waktu dekat DPRD akan memanggil pemerintah untuk melakukan rapat dengar pendapat guna merumuskan langkah-langkah penanganan yang tepat untuk menghindari jatuhnya korban lain.

"Kami memang saat ini memiliki agenda rapat yang cukup padat untuk membahas penetapan APBD. Namun dalam diskusi lepas, kami dari DPRD sudah sepakat dan berencana untuk memanggil pemerintah untuk melakukan koordinasi bersama mengenai masalah ini untuk mengatasinya dengan cara yang tepat," tegas Suaib.

Suaib juga menegaskan, ke depan pemerintah, melalui Dinkes, harus dapat melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat dan berkesinambungan di setiap titik yang berpotensi endemik, bahkan di seluruh wilayah Kabupaten Sikka, guna menghindari kasus serupa di masa mendatang. Karena bukan tidak mungkin korban meninggal akibat DBD saat ini sudah melebihi jumlah yang diketahui, karena keterbatasan informasi dan ketidaktahuan masyarakat. (bb)