JAKARTA, POS KUPANG. com -- Ketua MPR RI Taufik Kiemas dan Ketua Nasional Demokrat (ND) Surya Paloh sepakat untuk mensinergikan empat pilar kebangsaan terutama dikalangan generasi muda karena semakin menipisnya pemahaman kebangsaan.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan ND yang dipimpin Surya Paloh sekaligus pemimpin Media Group dengan didampingi para deklarator seperti Jeffrie Geovani, Syamsul Muarif, Ferry Mursidan Baldan, Prof Thomas Suyatno, dan Enggartiasto Lukito, di gedung MPR RI, Senin (8/2). Selain Taufik Kiemas, ikut hadir para wakil ketua MPR Hajriyanto Tohari, Ahmad Farhan Hamid, Lukman Hakim, dan Hj. Leimena, serta jajaran pimpinan Fraksi di MPR.

"Gerakan pemasyarakatan empat pilar Indonesia yang dilakukan MPR memiliki kesamaan visi dan pandangan dengan Nasional Demokrat, terkait dengan menipisnya rasa nasionalisme terhadap bangsa," kata Ketua MPR taufik Kiemas.

Menurut Taufik, meski dalam pertemuan itu kedatangan Surya Paloh, sebagai Bos Media Group, namun diakui sosok Surya Paloh tak bisa dilepaskan sebagai deklarator ormas ND.

"Kami undang Surya Paloh sebagai yang punya Media Indonesia, Metro TV. Karena MPR ingin sosialisaikan empat pilar Indonesia, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan ke-Bhinneka- an Tunggal Ika," katanya.

Menurut Taufik, MPR berharap gerakan sosialisasi ini bisa berjalan searah dan seirama dengan kiprah ND. Oleh karenanya perlu dilakukan secara massive dengan dukungan dan kerjasama berbagai pihak.

Surya Paloh menegaskan komitmennya untuk turut mensosialisasikan empat pilar itu. Dia melihat telah terjadi erosi semangat gotong royong, sehingga yang terjadi kini adalah semangat individualisme dan matreaslistik.

Dikatakan Surya, sudah saatnya harus ada gerakan moral baru berupa sikap keteladanan yang ditunjukkan oleh para pemimpin bangsa. Diperlukan gerakan revitalisasi untuk mengembalikan kebanggaan sebagai bangsa.

"Kami ingin empat pilar itu bisa berjalan. Kita tahu posisi masing-masing dimana. Kita hampir kehilangan suara untuk negeri ini," ujar Surya Paloh.

Menurut Surya, diperlukan tampilnya pemimpin formal dan informal untuk memberi keteladanan, jadi bukan semata pada produk perundangan.

"Justru semakin banyak produk undang-undang semakin banyak pelanggaran. Ini bukti kegagalan suatu bangsa," ujarnya. (persda network/js)