WAIBAKUL, SPIRIT--Jika menilik secara lebih mendalam, permasalahan pendidikan di wilayah ini masih sangat kompleks. Karena itu, penanganannya membutuhkan pikiran yang sistematis, komprehensif dengan komitmen yang tinggi.

Bupati Sumba Tengah, Drs. Umbu Sapi Pateduk, mengatakan hal ini dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati, Umbu Dondu, pada kegiatan Save the Children di Waibakul, tanggal 22 Mei 2009.

Menurut bupati, aksesibilitas yang rendah serta mutu pendidikan yang belum memadai sesungguhnya disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya, pertama, realitas rasio guru dan murid. Wilayah ini masih berhadapan dengan kesenjangan jumlah guru dengan total jumlah peserta didik. Tentu menjadi sesuatu yang sulit dibayangkan untuk menghasilkan proses dan out put pendidikan yang bermutu jika masih ada satuan pendidikan yang hanya memiliki dua sampai tiga orang guru saja. Pada tautan itulah di tahun 2009 ini Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah memberikan perhatian yang serius terkait dengan proporsi jumlah guru di wilayah ini.

Kedua, kompetensi guru juga merupakan salah satu persoalan tersendiri di wilayah ini. Usaha untuk menyeimbangkan antara jumlah guru dan peserta didik harus juga diikuti dengan upaya peningkatan dan atau pengembangan kompetensi. Pada tautan itulah pemerintah telah berupaya untuk membuka kelas Akta IV serta memfasilitasi guru kontrak untuk mengikuti pendidikan tinggi dengan harapan secara bertahap dapat memenuhi tuntutan dunia pendidikan terkini baik dari segi rasio maupun juga dari dimensi kompetensi pengajaran.

Ketiga, tanggung jawab pendidikan tentu harus disadari sebagai tanggung jawab kolektif antara masyarakat dan pemerintah. Keterbatasan ruang dan waktu menjadikan peran keluarga/rumah tangga untuk juga terlibat aktif dalam proses pendidikan menjadi sebuah imperatif moral. Melepas begitu saja tanggung jawab pencerdasan bangsa kepada pemerintah tentu akan menghasilkan ketimpangan pembelajaran bagi peserta didik.

"Pada tautan inilah saya sungguh berharap kepada seluruh stake holder pendidikan untuk mengembangkan sensitivitas dan tanggung jawab moral yang tinggi terhadap dunia pendidikan.

Pada kesempatan ini bupati mengucapkan terima kasih kepada Save the Children yang telah berkontribusi bagi upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumba Tengah dengan harapan kepedulian ini dapat dilanjutkan ke depan agar makin memantapkan usaha peningkatan kulaitas pendidikan di wilayah ini.

Bagi sekolah dan komite sekolah yang telah mendapatkan perhatian dan cinta kasih dari Save the Children, "Saya harapakan agar terus melanjutkembangkan nilai, cara, metode dan semangat yang telah ditanamkan oleh lembaga ini."
Pemerintah tentu akan terus berupaya, dalam berbagai keterbatasan, untuk selalu merumuskan jalan keluar dari setiap persoalan pendidikan yang muncul di wilayah ini. (humas pemkab sumteng)

Pemforma Pemerintah Dipengaruhi Faktor Internal dan Eksternal

WAIBAKUL, SPIRIT--Performa pemerintah dipengaruhi oleh dua lingkungan strategis, yaitu internal dan eksternal. Secara internal, tuntutan akan mutu layanan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan yang makin meningkat menjadi tema utama perbincangan publik.

Pandangan ini disampaikan Bupati Sumba Tengah, Drs. Umbu Sapi Pateduk, pada pembukaan kegiatan bimbingan teknis penyusunan standar pelayanan minimal di Waibakul, belum lama ini.

Menurut bupati, sesungguhnya tidak mengagetkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama tekonologi informasi telah meningkatkan kesadaran dan daya kritis masyarakat akan hakekat kehadiran pemerintah dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Secara eksternal, katanya, perkembangan lingkungan global yang menuntut rasionalitas, profesionalisme, efisiensi, efektivitas, transparansi dan lain sebagainya mengharuskan pembenahan mendasar dalam pola manejemen birokrasi yang tidak saja adaptable dengan perubahan zaman, namun juga mampu menangkap dengan cerdas persoalan dan harapan-harapan masyarakat.

Di pihak lain, tak dapat dipungkiri bahwa kondisi faktual birokrasi pemerintah yang mendapatkan bentuk defenitif dan operasionalnya melalui aparatur birokrasi cenderung menghasilkan citra buruk di tengah-tengah masyarakat. Image miring tentang birokrasi yang tercitra melalui tindakan-tindakan aparaturnya yang berbelit-belit, tidak transparan, prosedur kerja yang tidak jelas, kurang profesional, kualitas pelayanan yang rendah hingga terjadinya persoalan penyalahgunaan wewenang merupakan kesan utama yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

"Kesadaran akan perkembangan lingkungan internal dan lingkungan eksternal serta kondisi faktual dalam lingkungan birokrasi sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya, menjadikan Bimbingan Teknis Pengawasan Melekat dan Teknisk Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, sebagai sebuah kegiatan yang sangat relevan," katanya.

Sebagai sebuah daerah otonom baru, katanya, belum terlambat untuk menghasilkan tidak saja tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, namun juga mampu untuk menghasilkan pemerintahan yang dicintai oleh masyarakat.
Ia mengatakan, pengawasan melekat dan standar pelayanan minimal, merupakan satu kesatuan yang sifatnya komplementer satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan tata pemerintahan yang baik.
Untuk itulah, dia berharap peserta bimbingan teknis dapat memaksimalkan kesempatan ini untuk lebih mendalami hakekat dari Waskat dan SPM, yang pada gilirannya dapat diterapkan secara konsisten dalam lingkungan/unit kerja masing- masing. (humas pemkab sumteng)